Lingkaranrakyat.com – Tanjungpandan – Polemik PT. Foresta Dwikarya Lestari (FDL) dengan masyarakat di Kecamatan Membalong, Belitung sepertinya masih akan panjang. Ditangkapnya Martoni CS merupakan babak baru dari kisruh yang banyak merugikan masyarakat ini.
Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui DPRD Bangka Belitung telah membentuk Pansus Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Keberadaan Pansus ini memang respon atas banyaknya laporan masyarakat kepada DPRD Provinsi tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang ada di Bangka Belitung.
Akan tetapi disisi lain Pemerintah Kabupaten Belitung enggan disalahkan dalam kasus Foresta VS Masyarakat Membalong. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Belitung Sahani Saleh dalam Rapat Paripurna di DPRD Belitung pada Senin, (28/8/2023) kemarin. “Kami menyayangkan anarkisme. Jangan menyalahkan pemerintah mengatakan kami tidak menyikapi, kami sudah segitunya. Sudah pertemuan kapolres dan dandim, mencari solusi. Tapi tetap negara hukum berbicara aturan, bagaimana aturan mengakomodir tuntutan masyarakat” Ungkapnya.
Akan tetapi pernyataan pria yang akrab dipanggil Sanem ini mendapatkan kritikan dari Ketua Ikatan Pemuda Desa Indonesia (IPDA) Bangka Belitung, Anugrah Agung Setiawan. Menurut Anugrah kalimat jangan salahkan Pemerintah seharusnya tidak diungkapkan karena Pemerintah Daerah adalah simbol hadirnya negara dalam kemalangan yang dihadapi masyarakat Membalong. “Pemerintah daerah simbol hadirnya negara dalam kasus ini, eloknya kalimat “usa (jangan) salahkan Pemerintah” tidak perlu diungkapkan, apa lagi di kantornya rakyat (DPRD)” Tutur Anugrah.
Menurut Pria yang akrab disapa Angga Beltim ini kalimat Jangan Salahkan Pemerintah hanya akan menambah sakit hati masyarakat yang sedang berpolemik. Selain itu menurutnya wajar apabila masyarakat menyalahkan Pemerintah, karena sebagai warga negara masyarakat dipimpin oleh Pemerintah sehingga menurutnya masyarakat mau menyalahkan siapa lagi kalau bukan pemerintah yang memimpinnya dan yang mewakilinya. “Nak nyalakan siape agik, masyarakat la milik pemimpin dan wakilnye di pemerintah, tapi yang paling penting sekarang usa mensalakan, mun dapat saling menguatkan” Terangnya pada media.
Angga menilai kasus ini harus dihadapi dengan gagah berani baik oleh masyarakat Belitong maupun Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. “Kite harus kompak, mupakat, lawan kite perusahaan yang zolim terhadap hak masyarakat, bukan masyarakat lawan masyarakat, bukan pemerintah lawan masyarakat” Paparnya Semangat.
Sementara berita ini diturunkan sejumlah pihak juga telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung penuntasan polemik yang sedang terjadi. Mulai dari menggelar diskusi, riset, mengumpulkan fakta-fakta hingga melakukan advokasi secara langsung kepada Martoni CS yang saat ini mendekam di tahanan Mapolda Bangka Belitung.
