RDP Dengan Foresta, Protokol PJ Gubernur Lalai, Sanem DL hingga Larang Kades dan Camat Untuk Hadir

Lingkaranrakyat.com – Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Foresta dan stakeholder terkait pada (6/9/2023).

Akan tetapi, tidak semua undangan hadir dalam rapat tersebut. Mulai dari PJ Gubernur, Bupati Belitung hingga Kepala Desa di sekitar perkebunan PT Foresta dikabarkan mangkir dari rapat yang digelar hingga sore tersebut.

Mangkirnya sejumlah undangan ini menjadi pertanyaan masyarakat terkait keseriusan Pemerintah Daerah dalam kasus Plasma PT. Foresta. Hal ini diungkapkan oleh mantan Ketua Ikatan Keluarga Pelajar Belitong (IKPB) Cabang Yogyakarta yaitu Anugrah Agung Setiawan. “Serius atau tidak mereka ini (Pemerintah) dalam mengatasi kemalangan yang dialami Martoni CS” Tulisnya di Media Sosial.

Ketidakhadiran sejumlah undangan tersebut juga dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Mulai dari PJ Gubernur yang menyebut Protokol lalai karena tidak membuka sistem Srikandi (untuk surat menyurat). Hingga Bupati Belitung yang melarang sejumlah Kepala Desa diwilayah perkebunan PT. Foresta untuk hadir dalam RDP yang berlangsung di Pangkalpinang ini.

“Tidak, kami semua tidak pergi (ke Kantor DPRD Babel). Tidak dapat izin, Pak Bupati tidak mengizinkan yang disampaikan ke kami melalui Pak Camat (Membalong) lewat pesan WA (whatsapp),” kata Kepala Desa Simpang Rusa, Ardi Yusuf kepada Media Pos Belitung, Rabu (6/9/2023).

Menurut Ardi, karena tidak diizinkan oleh Bupati Belitung untuk mengikuti rapat tersebut, sejumlah kepala desa yang semula telah membeli tiket pesawat pun melakukan pengembalian. Sebelumnya, Kepala Desa yang telah berencana hadir yakni Simpang Rusa, Perpat, Kembiri, dan Membalong.

Saat ditanya tanggapan mengenai mangkrinya sejumlah undangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Beliadi, S.IP menyarankan kepada media untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak dimaksud. “Silahkan konfirmasi langsung ke mereka yang tidak datang” Jelas Beliadi.

Adapun hasil dari Rapat Dengar Pendapat tersebut PT Foresta Dwikarya Lestari tetap menolak untuk berdamai dengan Martoni CS. Menanggapi hal itu Beliadi mengungkapkan bahwa Tim Pansus juga akan melakukan hal yang sama yaitu menyerahkan dan memproses hasil temuan sesuai hukum yang berlaku.

“Sebenarnya ada tawaran ke PT Foresta gimana lakukan upaya damai, terhadap orang-orang yang diciduk. Mereka bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa Pansus ini melakukan hal yang sama melakukan kajian,” kata Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi, kepada Bangkapos.com, Rabu (6/9/2023) di DPRD Babel, usai memimpin rapat dengar pendapat.

Kajian itu, dikatakan Beliadi, terkait apakah ada ditemukan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menjalankan usahanya.

“Ada tiga sanksi terhadap kelalaian kewajiban pemilik HGU, karena lalai tidak membuka plasma dan lainnya. Ada sanksi denda, pengurangan area izin dan pencabutan izin,” tegas Beliadi.

Beliadi juga menegaskan, dari sejumlah sanksi yang disebutkan. Bakal dikenakan ke perusahaan kelapa sawit apabila terbukti dan ditemukan fakta di lapangan oleh Pansus DPRD Babel.

“Apabila ditemukan fakta dan bukti kuat kita sampaikan. Karena tidak membuka diri untuk berdamai dengan masyarakat, dan kami tidak panjang lebar, berdiskusi. Kami hanya ultimatum saja tegakkan aturan, sesuai tupoksi,” kata politikus Gerindra ini.

Tak hanya sampai disitu Beliadi juga menyampaikan ada pihak yang mengatakan bahwa lawan yang mereka hadapi ini berat. Akan tetapi dirinya tetap optimis dapat menuntaskan persoalan Plasma yang dituntut masyarakat Membalong terhadap PT Foresta Dwikarya Lestari.

“Kita pansus terus berjalan melakukan penggalian data. Kita juga akan berkoordinasi dengan Kejagung, KPK sama Setneg Presiden, katanya pansus ini lawanya berat, perusahaan kakap, konglomerat, jadi dalam rangka mengawal kerja pansus kita ingin bersinergi dengan pusat” Tutupnya.

Ditempat yang sama Wakil Ketua Pansus Stabilitas Harga TBS dan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Eka Budiarta menerangkan bahwa dirinya juga telah membentuk tim kecil untuk menganalisis dan mengumpulkan data-data yang valid terkait permasalahan Plasma dan potensi konflik agraria di Bangka Belitung. “Kami sudah bikin tim kecil untuk analisis dan mengumpulkan data terkait persoalan Plasma dan potensi konflik agraria seperti yang sekarang terjadi di Membalong” Ungkapnya.

Menurutnya konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Membalong dengan PT Foresta baru merupakan permulaan dan akan menjadi pemicu terungkapnya potensi-potensi konflik lainnya. “Ini kan baru permulaan, dari sini semuanya akan terbuka, makanya sebelum konflik agraria ini meluas melalui data nanti kita akan cegah supaya perusahaan yang masih nakal segera penuhi kewajibannya” Tutup Politisi dari Partai Bulan Bintang ini.r