Lingkaranrakyat.com | Jakarta — Penyelenggaraan pendidikan kader melalui Program Sekolah Agraria, DPP GMNI tekankan Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan yang tersistem.
Dalam pengantarnya, Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi menyampaikan bahwa Indonesia harus dapat memanfaatkan bonus demografi penduduk Indonesia saat ini yang masuk pada usia produktif (17-40 tahun) untuk mendorong munculnya petani-petani muda/milenial yang didukung kekayaan sumber daya alam yang melimpah untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.
“Potensi Indonesia menghentikan impor kebutuhan pangan dari luar negeri niscaya terjadi jika Kita mampu menciptakan kedaulatan pangan melalui reforma agraria dan mendorong munculnya petani-petani baru dari kalangan milenial. Apalagi kita akan menyambut bonus demografi. Ledakan penduduk usia produktif nanti harus harus diarahkan untuk memaksimalkan potensi sumder daya alam kita, untuk mengembalikan Indonesia negara yang agraris, untuk menciptakan kedaulatan pangan. Bukan fokus menciptakan buruh-buruh baru “, ujar Imanuel.
Dalam kegiatan kaderisasi DPP GMNI tersebut, turut hadir sebagai pemateri Kepala Pusat Studi Agraria IPB Rina Mardiana, Pengurus Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP) Yani Andre dan Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika.
Dalam materi yang disampaikannya, Dr. Rina Mardiana, S.P., M.Si menjelaskan indikator dari sensus pertanian yang dilakukan selama 10 tahunan sekali. Dari data tersebut, terlihat penurunan jumlah petani yang signifikan.
“Dalam interval tahun 2003-2013 lalu, jumlah rumah tangga petani sejumlah 31,23 juta pada tahun 2003 menurun 5,09 juta pada tahun 2013 menjadi 26.14 juta rumah tangga petani. Padahal, subjek dan objek agraria mempengaruhi 3 aspek lingkungan hidup, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika ketiga hal ini tidak dijadikan perhatian serius oleh para aktivis reforma agraria terkhusus pemerintah, maka harapan untuk menciptakan Indonesia berdaulat dalam pangan tidak akan pernah terwujud”, jelas Rina.
Yani Andre yang merupakan representasi kelompok buruh tani yang hadir pada kegiatan kaderisasi tersebut menyampaikan masalah pokok yang dihadapi Indonesia dalam bidang pertanian saat ini. Ia menyebutkan kurangnya minat generasi muda menjadi faktor utama penyebab kita belum mampu berdaulat dalam bidang pangan.
“Selain pemeliharan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang belum maksimal di Indonesia, problematika yang harus segera dibenahi sebenarnya adalah minat bertani bagi generasi milenial. Saat ini belum banyak generasi muda yang ingin bergelut dalam bidang pertanian karena sarana dan prasarana yang ada saat ini tidak mendukung generasi muda berorientasi pada pengembangan pertanian Indonesia, seperti bertani, beternak, industri pertanian, dan sebagainya”, terang Yani.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjend KPA, Dewi Kartika. Ia berpendapat bahwa saat ini sudah saatnya pemerintah beralih dari konsep berpikir ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan.
“Saat ini pemerintah kita masih mengadopsi ketahanan pangan sebagai fundamental berfikir, bukan berupaya menciptakan kedaulatan pangan. Saat ini kita masih menjalankan sistem ekonomi kapitalistik bukan ekonomi gotong royong, sehingga dalam menciptakan ekonomi yang berbasis kerakyatan yang esensinya membentuk sentra produksi pangan sendiri untuk kesejahteraan rakyat belum dapat terwujud”, ujar Dewi.
Menutup diskusi virtual tersebut, Ketua DPP GMNI Bidang Reforma Agraria, Irfan Fajar Satriyo Nugroho, berpesan kepada seluruh generasi muda Indonesia agar mulai saat ini mau berperan aktif dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
“Merefleksikan gerakan menuju Indonesia berdaulat dalam pangan, mulai saat ini kita semua harus mengoptimalkan peran serta generasi muda yang berani menyuarakan persoalan Reforma Agraria secara langsung karena salah satu bukti terwujudnya kedaulatan pangan adalah ketika kita mampu mewujudkan Reforma Agraria Sejati sesuai amanah UUPA Nomor 5 tahun 1960”, tutup Irfan.
